EKSISTENSI NILAI – NILAI HUKUM ADAT dalam UUPA

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam adat dan budaya. Adat dan budaya tersebut memiliki aturan tersendiri yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat adatnya. Dengan banyaknya adat dan budaya tersebut, pemerintah Indonesia bermaksud untuk menasionalisasikan suatu aturan agar tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, salah satunya dengan dibentuknya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang unifikasi aturan mengenai pertanahan. Berlakunya UUPA merupakan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tanah (Hukum Agraria) Indonesia.

Hukum tanah merupakan hukum positif Negara Indonesia yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia, yang  dalam penerapannya akan mencapai tujuannya jika memenuhi 3 aspek, antara lain : bernilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertama, aspek yang bernilai filosofis berartikan bahwa hukum itu harus berdasarkan pada pancasila. Kedua, aspek yang bernilai yuridis memiliki arti bahwa hukum itu diatur dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum. Ketiga, aspek yang bernilai sosiologis  memiliki arti bahwa hukum itu harus mengandung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar suatu hukum itu dapat diterima oleh masyarakat.

Berkaitan dengan aspek sosiologis tersebut, maka dalam pembuatan UUPA dibutuhkan hukum adat yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia.  Hukum adat dibutuhkan,karena dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran Hukum Tanah di Indonesia. Jadi dalam pembentukan Hukum Tanah di Indonesia, tidak mengabaikan keberadaan hukum Adat.

Hukum adat yang digunakan dalam pembentukan UUPA adalah hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur – unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.

Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum tanah adalah diadakannya kesatuan hukum yang memuat lembaga – lembaga dan unsur – unsur yang baik dalam hukum adat. Selain hukumnya, UUPA  juga mengunifikasi hak – hak penguasaan atas tanah, baik hak – hak atas tanah maupun hak – hak jaminan atas tanah. Semua hak atas tanah yang mendapat pengaturan dalam perangkat – perangkat hukum tanah , kecuali apa yang disebut “ hak erfpacht untuk pertanian kecil”, yang serentak dinyatakan hapus.

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa sebagai pendukung negara yang bersangkutan, terutama wilayah yang corak agrarisnya berdominasi. Masyarakat adat, yang awalnya hidup nomaden (berpindah – pindah). Sehingga mengakibatkan semua tanah yang dimanfaatkan menjadi milik bersama dan memanfaatkannya pun dengan bergotong royong (komunal) pula. Sampai sekarang hidup menetap, sifat komunal masih melekat. Untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, diperlukan campur tangan penguasa yang memiliki kompetensi dalam urusan tanah.

Selain itu, Tanah memiliki arti yang penting bagi masyarakat hukum adat. Keberadaan Masyarakat hukum Adat di Indonesia merupakan hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka.  Persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.

Hak – hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap tanah dalam lingkungan wilayahnya, adalah dikenal dengan istilah Hak Ulayat.         Kedudukan hak ulayat ini, berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar atau memberikan ganti kerugian, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud untuk memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya.

Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

  1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, tetap bersifat dalam keadaannya.
  2. Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:

–          Merupakan tempat tinggal persekutuan

–          Memberikan penghidupan kepada persekutuan

–          Merupakan tempat  di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan

–          Merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan  dan roh para leluhur persekutuan

Antara hak ulayat dan hak  warga masing-masing ada hubungan timbal balik. Jika seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon diatas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu (pasal 20 UUPA). Hak milik ini harus menghormati :

  1. hak ulayat desanya;
  2. kepentingan-kepentingan yang memiliki tanah;
  3. peraturan-peraturan adat.

Hukum Tanah Nasional negara Indonesia memang tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Karena mengatur Hak Ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat, hal tersebut ditandai dengan kuatnya hak – hak perorangan dalam masayarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaannya kerajaan-kerajaan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini di bedakan menurut sifatnya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakkan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilyahnya.

Contoh lain dari pentingnya tanah bagi masyarakat adalah, tanah digunakan untuk mendirikan pemukiman adat. Pemukiman masyarakat adat ini biasanya berada di satu area, hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kerukunan mereka sebagai masyarakat adat. Sehingga hubungan tanah dengan masyarakat adat hubungannya sangat erat, bahkan tanah dengan masyarakat hukum adat itu merupakan  satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Sebelum berlakunya UUPA, Hukum Agraria bersifat dualistik, yakni bersumber pada Hukum Adat dan hukum Agraria Barat. Sejak UUPA berlaku maka Hukum Agraria Barat tersebut  dinyatakan tidak berlaku, hal ini sesuai dengan teori Lex Posteriori Derogat Legi Priori, yang memiliki pengertian bahwaperaturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Teori ini berlaku pada berlakunya UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan UUPA sebagai hukum positif yang berlaku secara unifikasi di Indonesia, yang menghapus sifat dualisme hukum pertanahan di Indonesia.

Salah satu tujuan diundangkannya UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah meletakkan dasar – dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum tersebut oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah atas bidang – bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Namun, pada kenyataannya dengan berlakunya UUPA yang diharapkan mampu menasionalisasikan aturan tentang hukum pertanahan. Ternyata  didalam ketentuan pasal UUPA itu masih terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya hukum adat disamping UUPA. Ketentuan mengenai bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam Konsiderans UUPA. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA dapat dijumpai juga dalam :

  1. Penjelasan Umum angka III (1);
  2. Pasal 5;
  3. Penjelasan Pasal 5;
  4. Penjelasan Pasal 16;
  5. Pasal 56;
  6. Pasal 58.

Pembatasan – pembatasan bagi berlakunya hukum adat dalam pasal – pasal dan penjelasannya tersebut tidak mengurangi pentingnya arti ketentuan pokok yang diletakkan dalam UUPA, bahwa hukum tanah nasional menggunakan hukum adat sebagai dasar dan sumber pembangunannya. Serta sesuai dengan pasal 5, yang pada intintinya menyatakan bahwa hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia.

Peraturan dasar hukum formal sebagai landasan yuridis dan filosofis bagi pembentukan politik UUPA adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Sebagaimana disebutkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan politik pertahanan, jika dicermati ketentuan ini maka kata “menguasai” memberikan pernyataan kewenangan menguasai negara yang diberi kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kewenangan menguasai tanah yang diberikan kepada negara untuk mengatur peruntukkannya yang ditujukan bagi masyarakat (falsafah atau jiwa dan semangat UUPA).

  1. B.     RUMUSAN MASALAH
    1. Bagaimana eksistensi nilai-nilai hukum adat di dalam UUPA?
    2. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam pembentukan UUPA?
    3. Bagaimana kualifikasi Hukum Adat yang digunakan dalam pembentukan UUPA?
  2. C.    TUJUAN PENELITIAN
    1. Untuk mengetahui eksistensi nilai-nilai hukum adat di dalam UUPA.
    2. Untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam pembentukan UUPA.
    3. Untuk mengetahui kualifikasi Hukum Adat yang digunakan dalam pembentukan UUPA.
  1. D.    MANFAAT PENELITIAN
    1. Sebagai bahan referensi pembaca dalam pembuatan penelitian selanjutnya.
    2. Sebagai bahan refrensi bagi legislatif untuk membuat rancangan UUPA yang baru.
  1. E.     METODE PENELITIAN
    1. Metode penelitian          :  menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah salah satu jenis metode dalam Penelitian Hukum.Metode ini adalah Metode yang menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai bahan kajian penelitian.
    2. Metode pendekatan       :
      1. Statute approach      : adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahasan. Penelitian ini menggunakan UUD 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria sebagai bahan kajian yang akan digunakan untuk mengetahui eksistensi hukum adat di dalam UUPA.
      2. Historical Approach  : adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan sejarah suatu peristiwa sampai dibentuknya undang – undang. Penelitian ini menggunakan sejarah diberlakukannya hukum adat sebagai salah satu dasar dibentuknya UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA.
      3. Sumber bahan hukum      :
        1. Primer                        : sumber data utama yang digunakan adalah UUD 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang – undang pokok Agraria.
        2. Sekunder                   : sumber data tambahan yang digunakan adalah buku dan hasil unduhan internet.
  1. F.     SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari tiga bab, antara lain :

BAB I             Pendahuluan

BAB II                        Pembahasan

Pembentukan UUPA yang digunakan sebagai dasar dalam hukum pertanahan di Indonesia itu diharapkan mampu mengahapus dualisme peraturan pertanahan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, yakni antara hukum barat dengan hukum adat. Namun pada kenyataannya, nilai – nilai hukum adat itu masih terkandung didalam UUPA.

Selain itu masih berlakunya hukum adat dalam UUPA, karena hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang harus tetap dijaga kelestariannya. Sehingga, hukum adat itu dijadikan sebagai dasar dan pelengkap  dalam pembentukan UUPA.

Namun, tidak semua hukum  adat digunakan dalam pembentukan UUPA. Penggunaan Hukum Adat yang digunakan dalam pembentukan UUPA dapat dilihat dalam Penjelasan Umum III angka 1 yang dikaitkan dengan Konsideran/berpendapat huruf c adalah Hukum Adat yang dimiliki sebagian besar rakyat Indonesia. Hukum Adat yang mengandung unsur – unsur nasional asli masyarakat adat.

BAB III          Simpulan dan Saran

  1. Simpulan

Simpulan berisikan mengenai hasil pemikiran dari peneliti atas penelitian yang dilaksanakan.

  1. Saran

Saran berisikan tentang masukan peneliti untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.

Santoso, Urip. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana. Jakarta

Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat. Gunung Agung.

Jakarta.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar 1945 yang Diamandemenkan. 2005. Surabaya PT Madya.

Undang-undang pokok agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

           Agraria.1961. Jakarta PT. Djambatan

Bahan Unduhan

Perdin Lubis. 2011. Hukum Adat Dalam UUPA.

http://legal-community.blogspot.com/2011/08/hukum-adat-dalam-uupa.html. (di akses     

         3 Oktober 2012).

Fernandes Raja Saor. 2009. Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional.

           http://raja1987.blogspot.com/2009/02/hukum-adat-dalam-hukum-tanah-nasional.html.

          (di akses 2 oktober 2012).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s