Kecaman Amerika Serikat terhadap Pelanggaran HAM di Papua:Kepentingan atau Harapan?

Standar

Pada tanggal 3 September 2012 VOAIndonesia memuat berita dukungan AS terhadap dialog damai di Papua. Dukungan ini, disuarakan oleh Hillary Clinton, pada intinya diniatkan untuk menegaskan dedikasi AS dan Indonesia pada penegakan hukum dan HAM. Jika hanya dilihat secara sekilas, ini merupakan kabar baik. Benarkah demikian?

Kecaman: Kepentingan Semata?

Pertanyaan mengenai apakah kecaman Amerika Serikat ini bersifat altruistik disikapi dengan pesimis bahkan dalam artikel berita yang dimuat VOA tersebut. Dalam artikel tersebut, dikutip pernyataan Bantarto Bandoro, seorang pengamat Hubungan Internasional. Bandoro meyakini bahwa kecaman AS ini sarat kepentingan. Kepentingan yang dimaksud oleh Bandoro adalah Freeport, perusahaan tembaga yang beroperasi di Tembagapura, Papua.
Tuduhan Bandoro bukannya tidak berdasar, dalam mayoritas diskusi sehubungan dengan Papua dan Amerika, kepentingan Freeport tidak pernah lupa disebutkan sebagai alasan tidak stabilnya keadaan di Papua (antara lain di waspada.com dan umaginews.com). Namun seperti pernah ditulis VOA, Freeport sendiri perlu membayar aparat untuk memperoleh jaminan keamanan. Dengan adanya dua pernyataan seperti itu, jelas bahwa pertanyaan siapa yang menyebabkan ‘gangguan keamanan’ di Papua pun pada dasarnya masih belum terjawab. Seandainya yang dimaksud oleh Bandoro ialah bahwa AS hendak mengamankan kepentingan Freeport ketika mengecam pelanggaran HAM di Papua, maka asumsi yang dapat ditarik ialah bahwa ia percaya AS (atau Freeport) akan memperoleh keuntungan jika keamanan di Papua stabil.

Benarkah? Tidak bisa disangkal bahwa Freeport mungkin bisa agak berhemat kalau tidak perlu membayar aparat (US$ 14 Juta, jika berdasarkan rumor yang dikutip VOA di atas), namun apakah penghematan ini dan potensi memperoleh pemasukan yang lebih banyak ini cukup untuk menjadi dasar asumsi tentang kepentingan Amerika Serikat di Indonesia? Jika memang kepentingan ini se-urgent itu, bukankah kita bisa memiliki asumsi yang sinister, yaitu bahwa Amerika Serikat memiliki bargaining position yang cukup kuat untuk menjamin keinginan mereka terlaksana, and if America is that eager tentunya kecaman ini akan dimaksimalkan efeknya, dengan demikian memastikan bahwa kepentingan Amerika Serikat (dan Freeport) terjamin.

Saya tidak bermaksud meng-overestimate kekuatan politik Amerika Serikat. Menurut saya, Amerika Serikat punya sumber daya yang menjamin bahwa jika Amerika memang se-eager itu, penuntasan kasus pelanggaran HAM, penegakan hukum dan  dialog damai di Papua adalah mungkin. Ini semua terpisah dari apa kepentingan Amerika Serikat terhadap damai atau tidak damainya Papua.

Kecaman: Harapan?

Bagi orang-orang di Papua yang ditindas, kecaman ini seakan hujan di musim panas. Bagaimana tidak, ketika di tengah memanasnya kembali situasi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Amerika Serikat tampak memberi perhatian. Dalam situasi yang memanas, kenyataan bahwa Papua dan isu-isu yang berkembang di dalamnya disebut seorang Hillary Clinton dalam kunjungan di Indonesia menjadi titik terang. Pada poin ini, masalah kita bukanlah masalah kita sendiri. Orang lain tahu bahwa kita sedang dalam masalah. Kita tidak sendiri. Orang lain peduli; Amerika peduli.

Ini tipe berita yang saya tahun akan membahagiakan orang-orang yang ada di kampung, orang-orang yang diam-diam mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM), orang-orang yang dalam hati masih terus berharap bahwa suatu saat semua kekerasan dan konflik yang selama ini kita alami akan berakhir. Berharap itu pasti, namun pertanyaan apakah itu akan terwujud merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.

Bahwa harapan ini tidak akan terwujud dalam waktu dekat adalah pasti. Seperti kritik yang diungkapkan oleh Radio New Zealand Internasional dalam salah satu beritanya, pernyataan yang dibuat oleh Hillary Clinton ini bertolak belakang dengan tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat boleh saja secara verbal menyatakan mengecam pelanggaran HAM, namun pada kenyataannya AS terus menjual senjata kepada Indonesia yang notabene memiliki banyak unfinished businessdalam bidang HAM.

Amerika mengecam pelanggaran HAM, namun tidak tampak mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Maka untuk sementara, harap hanyalah harap. Menggunakan istilah Inggris hope springs eternally. Dalam pekerjaan dan kenyataan di lapangan orang-orang Papua masih sendiri. Para penggiat HAM masih akan tetap sendiri.

Akhirnya…

Kecaman Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Papua ini menurut saya tidak secara otomatis menunjukkan posisi pemerintah AS sehubungan dengan Freeport. Karena kecaman ini sama sekali tidak menunjukkan posisi pemerintah AS terhadap suatu pihak atau memberikan tekanan kepada pihak tertentu. Kecaman ini hanya menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki posisi terhadap pelanggaran HAM, namun tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang besar yang akan menjadi hasil dari adanya pernyataan ini.

Untuk alasan yang sama, para penggiat HAM di Papua dan di mana-mana sama sekali tidak bisa berlega hati karena adanya kecaman ini. Kecaman ini tidak bisa dianggap sebagai dukungan terhadap perjuangan untuk menyelesaikan masalah Papua. Ia hanya kata-kata suportif dari seorang Menlu yang saya percaya membenci pelanggaran HAM. Namun ia tidak memiliki enforcing mechanisms/ badan penggerakyang akan menjamin akan adanya hasil. Untuk para penggiat HAM, it’s business asusual.

Sumber berita : http://giasearch.wordpress.com/2012/09/10/kecaman-amerika-serikat-terhadap-pelanggaran-ham-di-papua/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s